Kam. Mar 23rd, 2023

Kuningan, MI.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemen KopUKM) mendorong pendirian lembaga inkubator bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMK Perdaganan dan Perindustrian (DssKopdagperin) Kabupaten Kuningan. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan perguruan tinggi, pengusaha, koperasi, pelaku UMKM, organisasi perangkat daerah dan undangan lainnya, di Hotel Horison, Sabtu (16/7/2022).

Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menyampaikan, semoga sinergitas ini dapat meningkatan perekonomian bagi pelaku usaha untuk naik kelas dengan mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Ir. Siti Azizah, M.BA menjelaskan, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-UMKM) se-Indonesia baru ada 74. khusus di Provinsi Jawa Barat baru ada 5 plut, dengan sebaran di Kuningan, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Plut ini sangat mendorong pengembangan UMKM.

Baca juga :

Siti Azizah, M.BA mengatakan, untuk meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuh kembangkan wirausaha yang tangguh, kreatif dan profesional. “Inkubator bisnis merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha.” terang dia.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 Juta unit. Sayangnya dari jumlah itu hanya 17,45% yang memiliki jiwa kewirausahaan, sisanya 82,15% belum memiliki jiwa kewirausahaan. “Hal ini menunjukkan kualitas UMKM Indonesia masih harus ditingkatkan,” ungkap Siti Azizah.

Menurut Siti Azizah, berdasarkan hasil survei World Economic Forum pada Agustus 2019 lalu, menyebutkan 35,5% pemuda usia 15-35 tahun ingin menjadi wirausaha, atau 1 dari 3 jumlah pemuda di Indonein menjadi wirausaha.

“Inkubator merupakan tuntutan dari perkembangan ekonomi global yang terjadi karena adanya perubahan yang cepat dan signifikan di bidang teknologi, telekomunikasi, digitalisasi, dan adanya deregulasi dan globalisasi,” kata dia.

Perubahan tersebut, imbuh Siti Azizah, memaksa adanya perubahan pada setiap pelakunya mulai dari skala negara, perusahaan/organisasi dan individu.

Ia mengungkapkan, saat ini jumlah incubator dan tenant yang sudah mendaftarkan diri melalui Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi (SIPENSI-KUMKM) per 2 Juni 2022 sudah terdaftar sejumlah 134 lembaga Inkubator dan 824 tenant binaan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90% lembaga inkubator yang berdiri di Indonesia didirikan oleh perguruan tinggi dan swasta. Sementara PP 7/2021 mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator paling sedikit satu lembaga inkubator oleh Pemprov, Pemda Kab/ Kota.

“Sehingga harapannya dengan adanya Sosialisasi ini, bisa segera menjalankan amanat PP 7/2021 untuk membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator dan tenant termasuk di Kuningan,”kata Siti Azizah.

Sementara Christina Agustin, A.Pi, MM, Asdep Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha berharap, dengan banyaknya lembaga inkubator yang berdiri dan bersinergi dengan KemenKopUKM, maka akan dapat menginkubasi sebanyak mungkin tenant/start up yang tangguh, kreatif, dan profesional. “Kalau sudah ada PLUT bias dibentuk di dalamnya lembaga Inkubator.” terang Christina.

“Dengan banyaknya start up yang tumbuh diharapkan target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 terkait pertumbuhan wirausaha baru 4% dan peningkatan rasio kewirausahaan nasional 3,95% di tahun 2024 dapat tercapai,” harap dia. (tan)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *