Kuningan, MI.id – Pemerintah desa di seluruh Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diminta untuk segera menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) tahun 2023 diawal Januari 2023 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dudi Pahrudin, M.Si melalui Kabid Pemdes Hamdan Harisbaya, SE, M.Si di ruang kerjanya, Jumat (23/12/2022).
Ia menjelaskan, Peratura Bupati Kuningan terkait pedoman penyusunan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan kewenangan Pemda Kabupaten Kuningan, saat ini sedang dalam proses untuk ditandatangani oleh Bupati Kuningan.
Hamdan mengungkapkan, APBDes itu bersumber dari sumber, diantara dari APBN berupa DD, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Alokasi dan Desa (ADD) dari APBD Kabupaten, dan pendapatan asli desa (PADes).
Baca juga :
- Wabup Kuningan, H.M Ridho Suganda: Jelang Akhir Masa Jabatan Banyak Program Belum Tuntas
- Lapas Kuningan Raih Penghargaan Dwi Warna Treasury Award DJPB Jabar
- Ryan Hidayat Atlet Panahan Kuningan Masuk Platnas SEA Games
“Insha Allah pekan ini Perbup dan pagu untuk ADD akan segera terbit, karena sudah dalam proses pengajuan ke Bapak Bupati,” terang Hamdan.
Sementara itu imbuh Hamdan, pagu Dana Desa (DD) saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PermenKeu) , sedangkan pedoman penggunaannya diatur dalam Peremendes. “Dengan demikian Pemdes di setiap desa harus sudah mempersiap menyusun RAPDes tahun 2023,” ujar dia.
“Kita tidak ingin status APBDes tidak jelas, seperti penggunaan anggaran pada bulan Januari hingga Maret tahun berjalan. Selama ini, APBDes baru dibuat pada bulan Maret.” jelas dia.
“Dalam kondisi seperti ini, peraturan mana yang digunakan. Ini kan ada kekosongan hukum, sehingga tahun ini, APBDesa harus disusun sejak awal Januari 2023,” tegas dia.
Dari beberapa puluhan kepala desa yang sempat bersua dengan MI.id, mereka juga berharap bahwa APBDes tahun 2023 mendatang lebih prospek. Pasalnya, selama 2 tahun ini APBDes bannyak terkuras untuk BLT (bantuan langsung tunai).
“Tahun ini APBDes tersedot untuk BLT yang mencapai 40 persen, sementara untuk tahun 2023 BLT dengan pagu maksimal 25 persen. Dengan ada penurunan BLT, maka dapat dimanfaatkan untuk pembangunan imprastruktur yang dalam dua tahun terkahir kurang mendapat perhatian,” ujar Utun Yatna Jatnika, Kades Danalampah Kecamatan Pancalang belum lama ini. (tan)