JAKARTA, MI.id — Ketua Dewan Pers 2022-2025, Dr. Ninik Rahayu, menegaskan, saat ini tidak cukup kita memperjuangkan pers yang bebas, tetapi juga pers yang bertanggungjawab.
Hal itu diungkapkan Ninik dalam Dialog Kebudayaan bersama bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, di Medan, Selasa (7/2/2023) yang dipandu moderator Yusuf Susilo Hartono, wartawan senior.
Menurut Ketua Dewan Pers, kebebasan pers di Indonesia sudah demikian bebasnya, sehingga apa saja dapat diberitakan di media.
Baca juga :
- Lapas Kuningan Raih Penghargaan Dwi Warna Treasury Award DJPB Jabar
- Ryan Hidayat Atlet Panahan Kuningan Masuk Platnas SEA Games
- Azab Mengerikan yang Dilihat Rasulullah bagi yang Menyepelekan Puasa Ramadhan
“Saat Dewan Pers bertemu Presiden Joko Widodo, dan menyinggung soal kebebasan pers, Presiden mengatakan pers kita sudah begitu bebasnya saat ini,” ujar Ninik menyitir Presiden.
“Ada satu yang kurang, kata Presiden. Apa itu? Tanggungjawab pers. Saat ini kita harus mengembangkan pers yang bebas dan bertanggungjawab,” tegas dia.
Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap 10 bupati/wali kota yang terpilih mendapatkan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, yang telah membangun daerah masing-masing dengan berbasis budaya.
Dibidang sandang, misalnya, ia memberi apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Bupati Sleman Dra. Hj Kustini Sri Purnomo. Bupati Sleman telah mengembangkan Batik Sinom Parijotho Salak, sebagai batik khas Sleman dengan memanfaatkan potensi daerah setempat.
Ketua Pelaksana AK PWI Yusuf Susilo Hartono menyerahkan plakat kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. (kiri), Bupati Kuningan H. Acep Purnama (baju hitam) saat Dialog Kebudayaan di Kota Medan, Selasa 7 Februari 2023 (kanan)
Ninik memuji upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket menjadi pakaian yang bisa dipakai sehari-hari.”PAkaian Ulos dan songket tidak lagi harus menunggu upacara adat baru untuk mengenakannya.”ungkap dia.
Dalam penelitian yang dilakukan Dewan Pers, topik yang paling sedikit ditulis oleh pers justru kebudayaan. Namun apa yang dilakukan 10 bupati/wali kota dengan kebudayaan justru ini sangat luar biasa.
Ninik mengapresiasi Dialog Kebudayaan itu. “Sejak awal sampai akhir ini, yang hadir tidak berkurang. Biasanya dalam dialog seperti ini yang hadir makin lama makin berkurang. Ini malah tidak,” imbuh dia.
Baca juga : Ini Rangkaian Hari Pers Nasional 2023 di Medan
Hal senada disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengembangan dan Kemendikbud Ristek-Dikti, Dr. Restu Gunawan, salah satu narasumber. Ia menyampaikan rasa kagum pada strategi kebudayaan yang dilakukan 10 bupati/wali kota penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023.
Restu memberi apresiasi pada upaya Bupati Sleman, Kustini yang menjadikan batik sebagai identitas daerahnya. Restu juga kagum pada upaya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berhasil mengembangkan ulos dan songket yang sakral menjadi profan.
“Sandang itu, kata dia, juga bisa dijadikan alat diplomasi. Saat KTT G20 digelar di Bali, batik telah dipakai oleh semua kepala negara dan pimpinan lembaga”.
Baca juga : Dr Ninik Rahayu Terpilih menjadi Ketua Dewan Pers 2022-2025
Sejarahwan ini memuji bagaimana para bupati memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun daerah masing-masing, demi mewujudkan berbagai program pembangunan. “Budaya itu tidak ada konfliknya,” kata Restu.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah, mengaku mendapat pengalaman baru dari Dialog Kebudayaan itu. Ia mengatakan irisan kebudayaan dengan Kementerian PUPR memang tak banyak.
Namun dari pengalaman para bupati dan wali kota membangun daerah masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal menarik perhatiannya dan memberi inspirasi.
Zainal Fatah mencatat sejumlah keluhan kepala daerah, seperti belum adanya jalan raya yang memadai di Kabupaten Halmahera Selatan, berkurangnya luas lahan persawahan di Serdang Bedagai akibat pembangunan jalan tol dan sebagainya.
“Kebetulan soal jalan raya di kabupaten, sudah ada kebijakan dari pusat untuk melakukan intervensi agar bisa membuka akses ke daerah-daerah yang punya potensi dengan tambang, pariwisata, perkebunan dan sebagainya,” jelasnya.
“Soal dampak pembangunan jalan tol yang menyebabkan berkurangnya luas persawahan di Serdang Bedagai, perlu saya informasikan saat ini juga Presiden justru menginstruksikan untuk mencetak sawah lebih banyak,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari mengatakan, bangsa Indonesia harus memanfaatkan potensi budayanya untuk membangun. “Kita adalah negara superpower dalam bidang kebudayaan menurut UNESCO,” kata Atal S Depari.
Atal mendorong PWI di daerah untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dengan berbasis budaya. “Membangun berdasarkan budaya hasilnya pasti beradab,” tegas Ketua PWI. (H. Wawan Jr/Humas AK PWI Pusat )*